Diskusi Persiapan Regulasi UAV di Indonesia
By admin, 05 May 2015
International Civil Aviation Organization (ICAO) selaku lembaga yang mengatur standarisasi dan regulasi navigasi udara internasional mengklasifikasikan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) atau yang populer disebut drone menjadi dua yaitu Autonomous Aircraft dan Remotely Piloted Aircraft.

Seiring maraknya operasional UAV oleh sipil maupun militer di Indonesia, maka Pustekbang LAPAN selaku litbangyasa yang melakukan kegiatan perekayasaan di bidang pesawat terbang menganggap perlunya kejelasan regulasi mengenai ruang udara, keselamatan, keamanan, public privacy, dan lainnya untuk kategori Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA).

Bertempat di Pustekbang Selasa (12/05), diadakan diskusi persiapan regulasi UAV di Indonesia yang melibatkan Dian Rusdiana Hakim dari instansi Aeroterrascan Indonesia beserta Kapustekbang, Peneliti Senior, serta Perekayasa Pustekbang LAPAN.

Diskusi ini membahas draf awal regulasi PTTA, dimana pesawat dikelompokkan menjadi empat berdasarkan bobot dalam satuan (kg). Pesawat UAV yang memiliki bobot lebih dari 2 kg memerlukan izin khusus dan sertifikasi yang meliputi sertifikasi keamanan, teknologi, sistem komunikasi, dan lainnya sebelum laik diterbangkan. Tidak hanya itu, pilot UAV pun harus memiliki license yang menunjukkan kecakapan dalam mengemudikan PTTA.

Dengan terbentuknya regulasi UAV di Indonesia nantinya diharapkan mampu melindungi penerbangan pesawat sipil, mengatur operasional UAV secara aman, serta mengantisipasi dampak penerapan regulasi & standarisasi UAV pihak asing.