Memberantas Illegal Fishing dengan Pesawat Tanpa Awak LAPAN
By admin, 09 Jun 2015
Food and Agriculture Organization (FAO) merumuskan acuan yang dapat diterapkan oleh negara-negara di dunia tentang pengolahan dan pembangunan perikanan yang tertib, bertanggung jawab, dan berkelanjutan, yaitu dengan menerapkan sistem Monitoring Control and Surveillance (MCS).

“Berkaitan dengan sistem MCS, besar harapan kami pada Pesawat Tanpa Awak LAPAN. Pesawat UAV berfungsi untuk memvalidasi radar kapal penangkap ikan yang terlacak dari radar kami,” ungkap Ir. Nugroho Adji, M.Si, Direktur Jenderal PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan), KKP saat melakukan diskusi bersama Peneliti utama dan Perekayasa LAPAN di Ruang Rapat Pustekbang, Rumpin, Bogor, Rabu (09/06).

Illegal Unreported and Unregulated (IUU) fishing atau penangkapan ikan yang dilakukan secara gelap dan melanggar peraturan, masih menjadi masalah dalam pengelolaan sumber daya perikanan di banyak negara, termasuk Indonesia. Karenanya, untuk mengamankan sumber daya kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meningkatkan pengawasan terhadap kapal-kapal penangkap ikan.

“Ketika radar melacak adanya sekumpulan kapal yang beroperasi, pesawat UAV akan diterbangkan sesuai koordinat yang ditentukan untuk melakukan misi surveillance. Dengan fitur live streaming yang dimiliki, pesawat tanpa awak akan terbang memantau sekumpulan kapal. Satu persatu kapal penangkap ikan sejauh ratusan mill akan divalidasi dan diidentifikasi. Pesawat UAV akan mengirim signal dan data tiap kapal ke ground station. Bermodal data yang diterima, kapal patroli laut akan mampu melakukan pola cegah terhadap kapal ilegal.”, tambah Nugroho.

Rangkaian diskusi dengan para stakeholder yang LAPAN Pustekbang lakukan merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Pusat Teknologi Penerbangan terkait dengan pengembangan Teknologi Pesawat Tanpa Awak (UAV) untuk misi Surveillance. Sejauh ini pesawat UAV sudah dimanfaatkan untuk melakukan berbagai misi, seperti mitgsi bencana alam, pemetaan lahan pertanian, pemantauan di konflik perbatasan, penanganan teroris serta kerjasama dengan beberapa instansi lainnya.