Kesimpulan FGD Regulasi UAV Indonesia di LAPAN
By admin, 09 Sep 2015
Melatarbelakangi meningkatnya penggunaan Pesawat Terbang Tanpa Awak atau UAV (Unmanned Aerial Vehicle) baik sekadar untuk hobi, komersial, jurnalistik, maupun penelitian dalam bidang militer. Pusat Teknologi Penerbangan LAPAN mencoba mengundang para stakeholder terkait dalam diskusi kelompok terarah (FGD).

Serangkaian diskusi dilakukan dalam penyusunan draft regulasi UAV telah dilakukan di Indonesia sejak awal tahun 2015. Diskusi dilaksanakan guna melengkapi peraturan yang sudah ada serta mendengar masukan dari berbagai pihak terkait, khususnya penggunaan pesawat terbang tanpa awak oleh sipil.

Peneliti senior bidang penerbangan LAPAN Ir. Sulistyo Admadji memaparkan mengenai pentingnya regulasi nasional UAV terkait aspek keselamatan dan keamanan baik pengguna maupun lingkungan penerbangan.

Berikut 12 point kesimpulan pertemuan akhir Focus Group Discussion (FGD) Regulasi UAV Indonesia yang berlangsung pada Rabu (9/9) di Pusat Teknologi Penerbangan LAPAN, Rumpin.

  1. Pada prinsipnya semua pihak mendukung terkait penerapan regulasi untuk UAV, namun perlunya kemudahan dalam hal perijinan, terutama sistem perijinan secara online serta waktu yang singkat dalam memperoleh ijin.
  2. Perlunya sosialisasi sebelum diberlakukan secara penuh regulasi terutama untuk mempersiapkan sarana pendukung regulasi maupun pengguna. Perlunya Divisi tersendiri dalam pengurusan perijinan.
  3. Perlunya peta area untuk wilayah yang tidak boleh dijelajahi UAV, maupun untuk tujuan terbangnya.
  4. Dalam regulasi perlu adanya aturan, terkait pengecualian dalam kondisi/ situasi khusus ataupun mendesak.
  5. Perlu ditambahkannya regulasi untuk rancang bangun UAV > 55 lbs
  6. Organisasi seperti FASI, TNI, MAPIN serta organisasi pengguna lainnya dapat dilibatkan dalam pengawasan pelaksanaan regulasi.
  7. Operator asing Tidak Diperbolehkan mengoperasikan pesawat terbang tanpa awak di Indonesia.
  8. UAV <1 kg juga harus tunduk pada aturan, terutama diperlihatkan teknologi yang diterapkan didalamnya.
  9. Perlu klasifikasi pesawat tanpa awak untuk kategori mainan.
  10. Antisipasi kewajiban tiap Pemerintah Daerah untuk selalu mengupdate peta tata ruangnya sehingga akan banyak kegiatan penerbangan UAV.
  11. Sebelum diberlakukan, agar bisa dikirim draft terakhir regulasi, paling tidak untuk yang hadir pada pertemuan hari ini, kalau bisa dilakukan pertemuan selanjutnya.
  12. Kemungkinan adanya asuransi.